Apakah negara mengontrol warga negara atau warga negara mengontrol negara? Bagaimana dengan indonesia?

Mata pelajaran: PPKN

Kelas: XI SMA

Kategori: Kedudukan warga Negara dan penduduk Indonesia

Pembahasan:

Negara ialah sebuah bentuk organisasi dalam. Slah satu unsure terbentuknya suatu Negara yakni mempunyai penduduk atau warga negara. Warga Negara ialah  sekolompok manusia yang menetap pada sebuah wilayah negara. Fungsi negara adalah menertibkan kekacauan atau chaos dalam masyarakat. Walaupun negara adalah bentukan masyarakat, namun kedudukan negara adalah penyelenggara ketertiban dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik, pencurian dan lain-lain. Oleh karena itu antara negara dan warga negara tidak dapat dipisahkan karena warga negara berkewajiban untuk tunduk pada aturan negara tersebut.

Hal yang mendasar mengenai hubungan antara negara dan warga negara adalah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Hubungan antaranegara dan warga negara layaknya dua sisi mata uang Karena tidak mungkin ada negara tanpa warga negara dan tidak ada negara tanpa warga negara. Pernyataan Kaum pluralis  yakni negara itu bagaikan sebuah arena tempat berbagai golongan dalam masyarakat berlaga. Masyarakat berfungsi memberi arah pada kebijakan yang diambil negara. Pandangan pluralis persis sebagaimana dikatakan Hobbes dan John Locke bahwa masyarakat itu mendahului negara. Mayarakat yang menciptakan Negara dan bukan sebaliknya, sehingga secara normatif negara harus tunduk kepada masyarakat. Menurut kaum marxis, negara adalah kepanjangan tangan dari kaum borjuis untuk melaksanakan kekuasaannya. Teori marxis beranggapan bahwa dominasi kekuasaan berada pada negara.  Seorang tokoh Marxis dari Italia, Antonio Gramsci, yang memperkenalkan istilah ‘hegemoni’ untuk menjelaskan bagaimana negara menjalankan penindasan tetapi tanpa menyebabkan perasaan tertindas, bahkan negara dapat melakukan kontrol kepada masyarakat

Dalam teori sintetis menyatukan kedua teori tersebutr yakni teori marxis dan teori pluralis dan melahirkan teori baru yang bernama strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Kunci untuk dua teori di atas yaitu struktur untuk teori Marxis dan agensi untuk Pluralis. Giddens berhasil mempertemukan dua kata kunci tersebut. Anthony Giddens berpendapat bahwa antara struktur dan agensi harus dipandang sebagai dualitas (duality) yang selalu berdialektik, saling mempengaruhi dan berlangsung terus menerus. Jadi negara mempengaruhi warga negara untuk memampukan (enabling) dan menghambat (constraining). Oleh karena itu dalam teori strukturasi yang menjadi pusat perhatian bukan struktur, bukan pula agensi, melainkan social practice.

Berdasarkan UUD 1945 tidak secara gamblang menyebutkan hak negara, namun secara implisit terdapat dalam pasal-pasal tentang kewajiban warga negara. Negara memiliki hak untuk ditaati peraturannya dan hal itu terlihat dalam social practice-nya. Negara dan warga Negara masing-masing memiliki hak dan kewajiban sesuai porsinya. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur warga negaranya, namun warga negara juga memiliki fungsi control atau pengawasan terhadap negara.