Isi dari uu no 32 tahun 2004

implementasi amanat konstitusi di atas di atur oleh peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dan terakhir di atur dalam UU NO.32 TAHUN 2004 tentang pemerintahan daerah. untuk menyelenggarakan otonomi, pemerintah pusat menyerahkan sebuah urusan pemerintahan Sebagai urusan rumah tangga daerah otonomi baik kepada daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota . penyerahan berdasarkan kondisi politik,ekonomi, sosial,dan budaya,pertahanan dan keamanan, serta syarat keadaan daerah otonomi yg bersangkutan . undang-undang No.32 TAHUN 2004 mengatur tentang berbagai pihak yg di miliki oleh pemerintah daerah,yaitu:
1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
2) memilih pimpinan daerah
3) mengelola aparatur daerah
4) mengelola kekayaan daerah
5) memungut pajak daerah dan retribusi daerah
6) mendapatkan bagi hasil dari pengolahan sumber daya alam dan sumber daya lainya yg ada di daerah lain
7) mendapatkan sumber pendapatan lain yg sah
8) mendapatkan hak lainnya yg diatur dalam peraturan perundang-undangan.
pemerintah daerah jg memiliki beberapa kewajiban:
1) melindungi masyarakat,menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan sosial serta keutuhan negara kesatuan republik Indonesia
2) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
3) mengembangkan kehidupan demokrasi
4) mengwujukan keadilan dan pemerataan
5) meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
6)menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
7) menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas pelayanan umum yang layak
8) mengembangkan sistem Jaminan sosial




# maaf klu salah
semoga membantu