Penyimpangan demokrasi terpimpin dan prestasi demokrasi terpimpin?
Sejarah
vionadesif
Pertanyaan
Penyimpangan demokrasi terpimpin dan prestasi demokrasi terpimpin?
1 Jawaban
-
1. Jawaban Yinagunada
Kedudukan Presiden
Jika melihat isi dari UUD 1945 disebutkan bahwa kedudukan seorang presiden sebagai kepala negara berada dibawah kekuasaan MPR. Namun pada kenyataan yang terjadi di lapangan justru sebaliknya.
Pembentukan MPRS
Di dalam naskah Undang Undang Dasar 1945 tertulis jelas bahwa pemimpin dan anggota MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat harus dipilih langsung oleh rakyat melalui penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Namun yang terjadi adalah sebaliknya, pemimpin dan anggota MPRS dipilih secara pribadi oleh presiden tanpa bertanya kepada rakyat maupun pemilihan umum.
Pembentukan DPR GR
Penyimpangan yang berikutnya terjadi adalah pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan hasil pemilu pada tahun 1955 oleh Presiden Soekarno. Adapun alasan dari pembubaran DPR ini adalah karena telah berani menolak RAPBN yang diajukan oleh lembaga dibawah kendali presiden. Tak cukup sampai disitu saja, dengan dibubarkannya DPR maka presiden membentuk sebuah lembaga baru yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR).
Pembentukan DPAS
Melalui Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959, presiden membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Adapun tugas dari lembaga bentukan dari presiden DPAS ini adalah memberi jawaban untuk setiap pertanyaan yang diajukan oleh presiden dan mengajukan usulan kepada pemerintah. Lembaga DPAS ini terdiri dari 1 orang wakil ketua, 12 orang wakil politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan.
Pembentukan Front Nasional
Front nasional adalah suatu organisasi massa dengan misi yakni memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Tujuan dibentuknya front nasional yakni untuk menyatukan segala bentuk potensi nasional yang ada menjadi sebuah kekuatan yang bermanfaat untuk menyukseskan pembangunan negara.
Pembentukan Kabinet Kerja
Kabinet kerja yang dimaksudkan adalah jajaran para menteri yang bertugas membantu presiden dalam menjalankan suatu pemerintahan. Pada tanggal 9 Juli 1959, Presiden Soekarno mengangkat Ketua MPRS dan DPR GR sebagai jajaran menteri yang membantunya.
Keterlibatan PKI dalam Ajaran Nasakom
Nasionalis, Agama dan Komunis atau Nasakom adalah suatu paham yang berasal dari berbagai golongan masyarakat Indonesia. Presiden Soekarno membentuk ajaran ini dengan tujuan untuk mempersatukan bangsa yakni dengan cara menyatukan segala perbedaan paham yang terjadi di masyarakat menjadi satu pemahaman bersama.
Muncul Ajaran RESOPIM
Revolusi, Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional atau RESOPIM adalahh suatu ajaran yang tujuannya masih sama dengan lembaga bentukan lainnya yakni untuk memperkuat kedudukan presiden sebagai pemangku kekuasaan tertinggi negara. Ajaran RESOPIM dicetuskan pada peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-16
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)
Pada masa demokrasi terpimpin terjadi suatu penyatuan kelembagaan dan keanggotaan antara TNI dan Polri. TNI dan Polri disatukan menjadi satu lembaga yang kemudian diberi nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). ABRI ini dibagi menjadi 4 angkatan yakni : TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan DaraT, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Kepolisian. Setiap angkatan dipimpin oleh seorang Menteri Panglima, dimana kedudukannya berada dibawah kekuasaan presiden.
Kehidupan Partai Politik
Berdasarkan Penpres No. 7 tahun 1959, kedudukan partai dibatasi atau dikenal dengan kebijakan penyederhanaan partai. Masing-masing partai harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh presiden agar partai tersebut dapat terus beroperasi, yang salah satunya yakni jumlah anggota.